Masyarakat Adat Papua Siap Bantu KPK Tangkap Gubernur Papua

Demonstrasi Honai Anti Korupsi (HOKI) di depan gedung KPK RI Jakarta Selatan

Jakarta | Masyarakat Papua yang tergabung dalam Honai Anti Korupsi (HOKI) Papua melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung KPK dalam rangka mendukung Komisioner KPK untuk segera menangkap dan mengadili para koruptor di Papua. 

Dalam orasi Direktur Eksekutif HOKI Papua Ismail Asso mengatakan, ia bersama rekan-rekannya melakukan demonstrasi dalam upaya mendukung langkah hukum KPK yang telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para kepala daerah lainnya di Papua sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk menerima gratifikasi maupun jual beli proyek.

Selain itu, dalam wawancaranya di depan KPK, Ismail menegaskan agar pihak penegak hukum harus tetap pada koridor hukum untuk menjemput para koruptor di Papua.

Pihak yang bekerja sama dengan Gubernur Papua, kata Ismail dalam orasinya, juga harus ditangkap dan diadili.

"Bukan saja Lukas Enembe yang harus ditangkap, namun semua pejabat publik yang bekerja sama dengan Gubernur Papua harus ditangkap dan diadili karena bersekongkol dengan gubernur," kata Ismail Asso dalam orasinya di depan gedung KPK RI Jakarta, Rabu (4 Oktober 2022).

Baca juga: KPK Didesak Periksa Paulus Waterpauw terkait Pembangunan Mapolda Papua dan Kepemilikan Vila di Bali

Ismail Asso menekankan bahwa ia dan Masyarakat Adat di Papua siap mengawal KPK dan penegak hukum lainnya untuk bersama-sama menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal itu ditawari Ismail Asso jika KPK takut menangkap Lukas Enembe yang sementara mendapat bantuan pagar hidup dari para simpatisan Lukas Enembe di kediaman.

"Kami dan Masyarakat Adat Papua siap mengawal dan ikut serta mengawal KPK di Papua menangkap Gubernur," kata Ismail seperti yang kami kutip dari pesannya yang dikirimkan kepada redaksi kami.

Ketakutan KPK menangkap Gubernur Papua, kata Ismail, itu dapat menyebabkan masyarakat Papua terus mengalami penderitaan.

"Jangan sampai kami masyarakat Papua terus menderita di atas tanah adat kami sendiri, karena KPK tidak berani menangkap Gubernur," tegas Ismail.

"Sudah banyak bentuk korupsi di Papua yang dilakukan oleh Gubernur Papua baik itu anggaran pendidikan, bahkan kesehatan dan lain sebagainya," lanjutnya.

Baca juga: Pemkab Mimika Diminta Somasi PT Asian One Air karena Melanggar Perjanjian Kerja Sama

Tidak hanya mendesak KPK untuk segera menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe, Ismail juga meminta KPK untuk memperhatikan asas persamaan didepan hukum dalam menindak setiap pelaku korupsi.

"KPK juga harus tetap menjunjung tinggi asas equality before the law, sebagai Hukum tertinggi di Negara kita, dan tentu konsisten atas dasar hukum yang berlaku," pungkasnya.

Sekedar untuk diketahui, Ismail Asso merupakan Tokoh Agama Muslim Papua sekaligus menjadi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah Firdaus Asso yang berdiri di atas tanah seluas 2 hektar di daerah Koya Koso, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Dari hasil pemeriksaan kami, Ismail Asso dapat mendirikan pesantren di atas tanah seluas 2 hektar itu berkat seorang pendeta dari Keondoafian Leseng Papua bernama Elly Waskai.

Pada masa itu, Ismail memiliki tanah seluas 500 meter persegi untuk mendirikan pesantren, namun tanah yang ia miliki itu diserobot pihak lain sehingga ia datang mengadu di Keondoafian Leseng Papua dan bertemu dengan Pendeta Elly.

Sebagai Pendeta yang menghormati dan mencintai Gus Dur, Pendeta Elly mengecam penyerobotan tanah milik Ismail. Tetapi, menurut cerita Ismail, Pendeta Elly dengan kebesaran hati kemudian menghibahkan tanah seluas 2 hektar milik Ondoafi kepada Ismail untuk mendirikan Pesantren yang ia pimpin kini. | Rian