 |
| Aser Gobai, S.T. |
Papua Tengah | Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Mimika menolak APBD Perubahan 2023 yang tengah dibahas di Jayapura.
"Kami fraksi NasDem menolak Perubahan APBD Tahun 2023, dan menyetujui menggunakan mekanisme Perkada untuk menetapkan perubahan APBD tersebut," tegas Aser Gobai, Senin, 25/9/2023, melalui sambungan telepon.
Rapat Paripurna besok, kata Aser, fraksi NasDem akan menunjukan sikap tidak menyetujui dengan WO (walkout).
"Dan ini perlu kami lakukan karena ada ketidakjelasan dalam perubahan APBD, dan demi selamatkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Mimika," tutur Aser
Aser menjelaskan APBD berisi rencana dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun berjalan, sehingga tidak bisa dibuat seperti sedang membagi-bagikan uang.
Lebih lanjut dikatakan Aser, selain rencana dan kegiatan, APBD juga memiliki beberapa fungsi yang harus dijaga bersama oleh Pemkab Mimika dan DPRD Mimika di antaranya ada fungsi stabilisasi, otoritas, perencanaan, alokasi, distribusi serta pengawasan.
"Fungsi-fungsi yang menyangkut dengan anggaran tersebut yang dijaga dan dilindungi oleh fraksi NasDem dalam tahun anggaran 2023 ini. Maka dari itu kami menolak apapun yang berhubungan dengan perubahan APBD Tahun 2023 sampai nanti ada kejelasan," tegas Aser.
"Dan biarkan bupati mengeluarkan Perkada supaya hal-hal yang kami pandang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat dan kepentingan golongan dan kelompok tidak terakomodir dalam APBD Perubahan tahun 2023," sambung Aser.
Lebih jauh Aser mengatakan fraksi NasDem hanya akan fokus untuk pembahasan APBD daerah Induk Tahun 2024 mendatang, setelah Perkada tentang penetapan APBD-P 2023 diterbitkan Bupati.
Dikatakan pula pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 akan menjadi perhatian serius Fraksi NasDem DPRD Mimika.
"Supaya kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk untuk menjaga fundamental perekonomian daerah tetap seimbang serta meningkatkan efisiensi ekonomi," tandas Aser | Ed
0 Komentar