 |
| John NR Gobai (baju warna merah) saat bersalaman dengan salah satu peserta |
Jayapura | Perdasus Nomor 18 tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan Kamar Adat Papua (KAP) diharapkan dapat menjadikan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) sebagai Mitra Pemerintah yang baik guna mengelola semua potensi bisnis dan usaha yang ada di Papua.
Untuk itu, John NR Gobai berharap Pengurus KAPP dapat memiliki dan menjalankan Perdasus Nomor 18 tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan yang telah menetapkan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) sebagai Mitra pemerintah.
"Berdasarkan hal tersebut dapat melakukan kegiatannya dan menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten kota sebagai mitranya," kata John NR Gobai saat memberikan pengantar dalam Konferda KAPP Kota Jayapura di aula LPMP Kota Jayapura, Jumat, (2/9/22).
Guna memberikan ruang kepada pengusaha orang asli Papua untuk bisa ikut mengelola potensi sumber daya alam dan potensi-potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh para pengusaha asli Papua, John Gobai meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tanah Papua dapat memahami dan melaksanakan Perdasus Nomor 18 Tahun 2008.
Agar tidak menjadi penonton, John Gobai juga meminta KAPP untuk memanfaatkan setiap potensi usaha atau potensi bisnis yang ada di Kota Jayapura.
"Kota Jayapura akan terus berkembang, regulasi yang dihasilkan tentu akan di usahakan dan dipastikan memberikan ruang utama dan terutama kepada pengusaha asli Papua untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam dan potensi bisnis di tanah Papua ini, khususnya di Port Numbai," pintanya kepada peserta Konferda KAPP yang hadir.
Untuk kemajuan, John juga berharap pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi dengan mengeluarkan regulasi-rugalasi guna memproteksi pengusaha orang asli Papua.
"Untuk itu, kami mengharapkan agar pemerintah pun dapat ruang kelola usaha bagi pengusaha asli Papua melalui regulasi-regulasi daerah yang dihasilkan agar pengusaha asli Papua tetap menjadi tuan di negerinya sendiri," lanjutnya.
Anggota DPR Papua ini juga mengingatkan anggota KAPP untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik yang sering terjadi, seperti perusahaan yang nama pemimpinnya orang Papua tetapi yang bekerja orang non Papua, atau dengan kata lain, baju Papua tetapi badannya bukan orang Papua.
Diingatkan juga oleh John, bila KAPP mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, agar dapat menyisihkan untuk mengembangkan usaha kreatif yang mengelola potensi bisnis yang ada di kota Jayapura.
"KAPP kota Jayapura juga diharapkan dapat membangun hubungan sinergitas dengan para pemimpin-pemimpin adat di kota Jayapura baik Ondoafi, LMA, di kota Jayapura yang merupakan pemilik-pemilik tanah di kota Jayapura," pungkasnya.
Reporter: Yallo Wenda
Editor: Eduard
1 Komentar
Luar biasa penekanannya , tetapi jika tidak ada tolls yang dapat memproduksi bahan - bahan untuk mengerjakan potensi sumber daya alam di papua ,bagaimana ?
BalasHapus